AMANPALESTIN.ID– Puluhan staf termasuk pejabat politik, administrasi, dan pegawai negeri Pemerintahan Joe Biden menggelar aksi di depan gedung putih. Sambil mengenakan masker dan kacamata hitam untuk menutupi identitasnya, para staf meminta Biden mendukung gencatan senjata permanen di Gaza. “Presiden Biden staf anda menuntut gencatan senjata” bunyi spanduk tersebut, Rabu (13/12/2023).
Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Oktober menyampaikan pidato pembuka. Seorang mantan staf pemerintahan juga membacakan pernyataan yang diberikan kepadanya oleh sekelompok pejabat pemerintahan Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Keputusan pemerintah AS untuk meningkatkan upayanya dalam memicu kekerasan telah menempatkan tujuan kami di seluruh dunia dalam bahaya bagi kami untuk mencapai gerakan apa pun dalam beberapa masalah paling sulit yang kami hadapi saat ini,” tulis mantan pejabat pemerintah tersebut.
Kelompok yang mengorganisir aksi tersebut menyebut kekerasan yang terjadi di Gaza selama beberapa minggu terakhir “tidak dapat diterima.”
“Rakyat Amerika dan lembaga-lembaga terhormat seperti PBB memohon gencatan senjata, namun pemerintahan ini belum mendengarkannya. Kami menuntut Presiden Biden dan anggota Kabinet untuk angkat bicara: Menyerukan gencatan senjata permanen, membebaskan semua sandera, dan segera melakukan deeskalasi,” tambahnya dalam surat pernyataan tersebut.
Ratusan pejabat serukan gencatan senjata, tapi tidak digubris
Bulan lalu, lebih dari 700 staf dan pejabat politik menandatangani surat yang menyerukan presiden untuk mendukung gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas. Surat tersebut ditandatangani oleh staf yang bekerja di lebih dari 30 departemen dan lembaga, termasuk Badan Perlindungan Lingkungan, FBI dan NASA.
“Kami menyerukan kepada Presiden Biden untuk segera menuntut gencatan senjata dan menyerukan deeskalasi konflik saat ini dengan menjamin pembebasan segera para sandera Israel dan warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang; pemulihan air, bahan bakar, listrik, dan layanan dasar lainnya; dan masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai ke jalur Gaza,” kata surat itu.