AMANPALESTIN.COM-Pemerintah Palestina memutuskan membentuk komite menteri untuk menghadapi perluasan permukiman Israel di Area C Tepi Barat. Pada pertemuan kabinet mingguan di Ramallah, Pemerintah Palestina mengatakan, komite baru akan fokus pada pengembangan infrastruktur di area C, Rabu (3/10/2023).
Dilansir MENAFN, komiter baru tersebut bertujuan untuk mendukung keberadaan pendudukan Palestina yang berada di area C, menegaskan kedaulatan Palestina terhadap area tersebut, dan meningkatkan kehidupan di sana.
Perdana Menteri Palestina, Mohammed Ishtaye mengatakan, pemerintah Israel yang berkuasa berusaha untuk merenggut Area C serta mencatat daerah tersebut adalah “bagian integral dari seluruh wilayah Negara Palestina.”
Menjadi bagian terbesar dan paling strategis dari Tepi Barat, Area C membentang 3.456 kilometer persegi, atau sekitar 60 persen dari wilayah.
Menurut Perjanjian Oslo, yang ditandatangani antara Israel dan Palestina pada tahun 1993, Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah, dengan Area A di bawah keamanan penuh dan kontrol administratif Otoritas Palestina (PA), dan Area C di bawah kendali penuh Israel. PA melakukan kontrol administratif atas Area B tetapi berbagi kontrol keamanan dengan otoritas Israel.
Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan sejak itu mendirikan permukiman di sana. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Masalah pemukiman Israel adalah aspek yang paling menonjol dari konflik Palestina-Israel dan salah satu alasan utama gagalnya pembicaraan damai adalah adanya keterlibatan AS pada Maret 2014.